1.
Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
2.
Undang Undang No 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja
3.
Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4.
Undang Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman;;
5.
Undang Undang No 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian;
6.
Undang Undang No 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan;
7.
Undang Undang No 32 Tahun 1998 tentang Modal
Penyertaan pada Koperasi;
8.
Undang Undang No 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan ILO Convention tentang Usia Minimum untuk dapat Bekerja
9.
Undang Undang No 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan;
10. Undang
Undang No 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja;
11. Undang
Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Undang
Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN
13. Undang
Undang No 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim;
14. Undang
Undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
15. Undang
Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
16. Undang
Undang No 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kartagena tentang Keamanan
Hayati atas keanekaragaman hayati;
17. Undang
Undang No 4 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
18. Undang
Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 – 2025;
19. Undang
Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
20. Undang
Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
21. Undang
Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
22. Undang
Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan
Pemerintah No 7 Tahun 1973 tentang Peredaran, Penggunaan dan Penyimpanan
Pestisida
24. Peraturan
Pemerintah No 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri;
25. Keputusan
Presiden No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Peraturan
Pemerintah No 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
27. Peraturan
Pemerintah No 6 tahun 1993 tentang Perlindungan Tanaman;
28. Peraturan
Pemerintah No 13 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek;
29. Peraturan
Pemerintan No 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta
Anggaran Dasar Koperasi;
30. Peraturan
Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi;
31. PeraturanPemerintah
No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak guna Bangunan dan Hak Pakai;
32. Peraturan
Pemerintah No 44 Tahun 1996 tentang Perbenihan;
33. Peraturan
Pemerintah No 33 Tahun 1998 tentang ModalPenyertaan Koperasi;
34. Peraturan
Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
35. Peraturan
Pemerintah No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3;
36. Peraturan
Pemerintah No 27 Tahun 1999 tenytang AMDAL;
37. Peraturan
Pemerintah no 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
38. PP
No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah B3;
39. Peraturan
Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL
40. Peraturan
Pemerintah No 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup;
41. Peraturan
Pemerintah No 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
42. PP
No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
43. Peraturan
Pemerintah No 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
44. PP
No 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal;
45. Peraturan
Pemerintah N0 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota;
46. Peraturan
Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
47. Peraturan
Pemerintah No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan;
48. Peraturan
Presiden No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
49. Instruksi
Presiden No 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan
Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
50. Peraturan
Presiden No 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional;
51. Instruksi
Presiden No 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Koperasi;
52. Instruksi
Presiden No 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
53. Mou
Pemerintah Indonesia dan Norwegia Tahun 2010 tentang Kerjasama dalam mengurangi
emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan.
54. Keputusan
Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No 364/Kpts-II/90,
55. 519/Kpts/HK.050/7/90,
23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan kawasan hutan dan Pemberian Hak Guna
Usaha untuk Usaha Pengembangan Pertanian;
56. SK
Mentan No 565/Kpts/Org/10/1977 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha
di Bidang PertanianDalam Rangka Penanaman Modal Kepada Ketua BKPM;
57. Keputusan
Menteri Pertanian No 887/Kpts//OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengadaan Organisme
Pengganggu Tanaman;
58. Keputusan
menteri Pertanian No 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk
Anorganik;
59. Keputusan
Menteri Pertanian No 511/Kpts/PD.310/3/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat
Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat jenderal
Hortikultura;
60. Peraturan
Menteri Pertanian No 37/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, P enilaian, Pelepasan
dan PenarikanVarietas;
61. Peraturan
Menteri Pertanian No 38/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
62. Peraturan
Menteri Pertanian No 39/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikat Benih Bina;
63. Peraturan
Menteri Pertanian No 1/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif
Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbaru;
64. Peraturan
Menteri Pertanian No 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan;
65. Peraturan
Menteri Pertanian No 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persysaratan dan
Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good
Manufacturing Practices)
66. Peraturan
Menteri Pertanian No 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha
Perkebunan;
67. Peraturan
Menteri Pertanian No 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan
Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
68. Peraturan
Menteri Pertanian No 44/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen
Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practces);
69. Peraturan
Menteri Pertanian No 17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga
Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
70. Permeneg
Agraria/Kepala BPN No 2/1999 tentang Izin Lokasi,
71. Peraturan
Menteri Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No 9/1999 tentang Tata Cara
Pemberian HakAtas Tanah Negara dan Pengelolaannya.
72. Kepmen
LH No 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu EmisiSumber Tidak Bergerak;
73. Kepme
LH No. 51 tahun 1995 tentang Baku mutu Limbah Cair untuk Indutri,
74. Kepmen
LH No 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
75. Kepmen
LH No 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Grtaran;
76. Kepmen
LH No 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;
77. Kepmen
LH No 86/2002 tentang UKL, UPL,
78. Kepmen
LH No. 28 Tahun 2003 Tentang Pedoman TeknisPengakajian pemanfaatan Air Limbah
dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di perkebunan kelapa Sawit
79. Kepmen
.LH No.29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syaratdan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan
Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit,
80. Permen
LH No 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL;
81. Permen
LH No 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan AMDAL;
82. Permen
LH. No 12 Tahun 2006 Tentang Persyaratan danTata Cara Perizinan pembuangan Air
Limbah Ke Laut;
83. Kepmen
LH No 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL;
84. Permen
LH No. 07 tahun 2007 Tentang Baku Mutu EmisiUdara Sumber Tidak Bergerak bagi
Ketel Uap;
85. Permen
LH No 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3
86. Permen
LH No 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan
Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh
Pemerintah Daerah;
87. Permen
LH No 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup;
88. Kepdal
Nomor 01/BPDL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan
Pengumpulan LB3,
89. Kepdal
02/BAPEDAL/09/ 1999 tentang Dokumen Limbah B3,
90. Kepdal
03/BAPEDAL/09/ 1995 tentang Persyaratan teknis pengolahan LB3,
91. Kepdal
04/BAPEDAL/09/ 1999 tentang Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan LB3,
92. Kepdal
05/BAPEDAL/09/ 1995 tentang Simbol dan LabelLB3,
93. Permen
Tenaga Kerja No Per-04/MEN/1994 tentang THRkeagamaan bagi Pekerja di
Perusahaan;
94. Permenakertrans
No PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum
95. Keputusan
Menakertrans No. 235/MEN 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan
kesehatan keselamatan atau moral anak;
96. Keputusan
Menakertrans No. 115/MEN/VII/2004 tentang perlindungan bagi anak yang melakukan
pekerjaan untuk mengembangkan bakat & minat;
97. Kepmenakertrans
No PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat
Pekerja/Buruh
98. Permenakertrans
No PER-24/MEN/V/2006 tentanh Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja;
99. Permenakertrans
No PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Kepesertaan,
Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek.
100. Permenkop
dan UKM No 96/Kop/MKUKM/X/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen
Koperasi SimpanPinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi;
101. Kepmenhut
No 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan Perubahan Status dan Fungsi
Kawasan Hutan;
102. Kepmenhut
No SK.48/Menhut-II/2004 tentang PerubahanKepmenhut No 70/Kpts-II/2001 tentang
Penetapan Kawasan Hutan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
103. Permenhut
No P31/Menhut-ii/2008 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan
Usaha Perkebunan;
104. Permenhut
No P.68/Menhut-II/2008 tentang Demonstration Activities Pengurangan Emisi dari
Deforestasi dan Degradasi Hutan.
105. Permenhut
No P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan
Degradasi Hutan.
106. Permenhut
No P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang
Dapat Dikonversi;
107. Permenhut
No 17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Permenhut No P.33/Menhut-II/2010
tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;;
108. Permen
PU No 63/PRT/1993 tentang Garis Sepadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan
Bekas Sungai;
Tidak ada komentar:
Posting Komentar